BULATAN TIMES – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR akan menindaklanjuti laporan dan masukan anggota dewan mengenai penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Puan menyampaikan hal itu setelah memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pimpinan DPR telah menerima berbagai laporan dan aspirasi selama masa reses. Namun, mekanisme pengajuan dan tindak lanjut HMP masih perlu dibahas setelah DPR kembali memasuki masa persidangan.
“Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut,” kata Puan, dikutip dari laman ANTARA, Selasa (10/11/2026).
Puan belum mengumumkan keputusan mengenai penggunaan HMP ataupun jadwal pembahasan khusus terhadap usulan yang berkaitan dengan Gibran.
Puan Akan Dengarkan Masukan Fraksi dan Komisi DPR
Puan menjelaskan bahwa pimpinan DPR akan terlebih dahulu menghimpun berbagai pandangan sebelum menentukan tindakan berikutnya.
Masukan tersebut berasal dari fraksi, komisi, serta anggota DPR yang menerima aspirasi masyarakat selama masa reses.
Pembukaan masa persidangan pada 10 November menjadi kesempatan bagi pimpinan DPR untuk melanjutkan pembicaraan mengenai mekanisme yang dapat ditempuh.
Puan menegaskan bahwa seluruh proses harus mengikuti ketentuan konstitusi dan aturan yang berlaku. Karena itu, laporan mengenai dukungan anggota belum dapat disamakan dengan keputusan DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat.
Dalam keterangannya, Puan juga mengingatkan agar persoalan tersebut disikapi dengan tenang dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat sebelum ada keputusan kelembagaan.
Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026-2027 dijadwalkan berlangsung hingga 17 Desember 2026.
Sejumlah Anggota DPR Dorong Hak Menyatakan Pendapat
Wacana penggunaan HMP menguat setelah sejumlah anggota DPR menyuarakan perlunya tindak lanjut atas persoalan dokumen pendidikan Gibran.
Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan adanya dukungan dari sejumlah anggota lintas fraksi terhadap penggunaan hak tersebut.
Menurut Mardani, penggalangan dukungan telah dilakukan melalui pengumpulan tanda tangan. Namun, jumlah dukungan yang memenuhi persyaratan formal pengajuan HMP belum diumumkan secara resmi oleh pimpinan DPR.
Dari Fraksi PKB, anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menyampaikan bahwa penggunaan HMP tengah dibicarakan secara informal oleh sejumlah partai politik.
Khozin menilai mekanisme tersebut dapat menjadi pilihan untuk menindaklanjuti persoalan persyaratan pendidikan Wakil Presiden melalui jalur konstitusional.
Sikap serupa disampaikan sejumlah politikus PDI Perjuangan. Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira menilai Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu mekanisme yang dapat dipertimbangkan.
Meski demikian, pembicaraan dan dukungan politik tersebut belum berarti DPR telah mengambil keputusan untuk menjalankan proses pemberhentian Wakil Presiden.
Baca Juga: M. Andrean Saefudin Ajukan Permohonan Hak Angket ke DPR Terkait Syarat Pendidikan Wakil Presiden
Hak Menyatakan Pendapat dan Mekanisme Pemberhentian Wakil Presiden
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Menurut ketentuan DPR, hak tersebut dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat mengenai kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, tindak lanjut hak interpelasi dan hak angket, serta dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan Presiden maupun Wakil Presiden.
Penggunaan HMP dalam persoalan pemberhentian Wakil Presiden tidak secara otomatis mengakhiri masa jabatan pejabat yang bersangkutan.
Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa DPR terlebih dahulu harus meminta Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan.
Permintaan tersebut membutuhkan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna, dengan kehadiran sedikitnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.
Apabila Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR, proses dapat dilanjutkan melalui DPR untuk diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Keputusan pemberhentian tetap mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku.
Dengan demikian, laporan dukungan terhadap HMP merupakan tahap yang berbeda dari pemeriksaan Mahkamah Konstitusi maupun keputusan pemberhentian oleh MPR.
Polemik Dokumen Pendidikan Gibran
Pembahasan di DPR berkaitan dengan perkembangan perkara mengenai persyaratan pendidikan Gibran ketika mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.
Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara perselisihan hasil pemilu presiden.
Dalam pertimbangannya, MK turut membahas dokumen pendidikan luar negeri yang digunakan dalam proses penerbitan surat penyetaraan.
Perkembangan berikutnya terjadi pada 30 Oktober 2026 ketika Mahkamah Agung mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Putusan tersebut menyangkut keabsahan dokumen administratif penyetaraan pendidikan, bukan keputusan pemberhentian Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Gibran sebelumnya menyatakan menghormati proses hukum mengenai dokumen pendidikannya. Sementara itu, kuasa hukumnya berpendapat bahwa putusan kasasi MA tidak otomatis mengubah kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Baca Juga: MKMK Tolak Empat Laporan Etik dalam Perkara Ijazah Gibran
