BULATAN TIMES – Dua kapal dilarang berlayar sementara di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, setelah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menemukan ketidaksesuaian kategori mayor dalam pemeriksaan keselamatan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Kedua kapal tersebut adalah OCEANNA 175 dan SABUK NUSANTARA 36. Operator diminta segera melakukan perbaikan karena hasil pemeriksaan menunjukkan adanya persyaratan keselamatan yang belum terpenuhi.
Pemeriksaan berlangsung pada 12-14 November 2026 melalui kegiatan uji petik kelaiklautan kapal penumpang oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungpinang.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut Samsuddin menegaskan bahwa kapal dengan ketidaksesuaian mayor tidak boleh kembali beroperasi sebelum seluruh temuan diperbaiki dan pemenuhan standar keselamatannya diverifikasi petugas berwenang.
Ketentuan tersebut diterapkan untuk mencegah kapal yang belum memenuhi persyaratan keselamatan melayani penumpang pada periode libur akhir tahun.
OCEANNA 175 dan SABUK NUSANTARA 36 Masuk Temuan Mayor
Dua kapal yang mendapatkan rekomendasi penghentian pelayaran sementara dioperasikan oleh perusahaan berbeda.
OCEANNA 175 merupakan kapal yang dioperasikan PT Pelayaran Nasional Baruna Jaya. Sementara itu, SABUK NUSANTARA 36 dioperasikan PT Selvi Trans Indo.
Pemeriksaan dilakukan oleh tim Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang dipimpin Kepala Subdirektorat Keselamatan Kapal Capt. Maltus Jackline Kapistrano.
Tim tersebut bekerja bersama petugas KSOP Kelas II Tanjungpinang yang dipimpin Stephanus Risdiyanto.
Hasil uji petik menemukan ketidaksesuaian mayor yang harus diperbaiki oleh masing-masing operator. Rekomendasi pemeriksaan menetapkan kedua kapal tidak diizinkan berlayar selama persyaratan keselamatan belum terpenuhi.
Pemeriksaan itu merupakan bagian dari pengawasan kelaiklautan kapal penumpang menjelang meningkatnya kebutuhan transportasi laut pada masa libur Natal dan Tahun Baru.
Baca Juga: Jelang Nataru, Kemenhub Siapkan Pemeriksaan 2.140 Kapal dan 223 Bandara
Kapal Dilarang Berlayar sampai Lolos Verifikasi Ulang
Kemenhub membedakan hasil pemeriksaan keselamatan kapal menjadi dua kategori, yakni ketidaksesuaian mayor dan minor.
Ketidaksesuaian mayor merupakan temuan yang dapat berkaitan langsung dengan keselamatan penumpang dan awak kapal. Karena itu, kapal yang memiliki temuan dalam kategori tersebut harus menjalani perbaikan sebelum diizinkan kembali berlayar.
Sementara itu, ketidaksesuaian minor merupakan temuan yang tidak berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa di laut.
Samsuddin meminta operator kapal menindaklanjuti seluruh rekomendasi pemeriksaan sesuai tingkat ketidaksesuaian yang ditemukan.
Untuk temuan minor, pemerintah memberikan batas waktu penyelesaian paling lambat 15 Desember 2026.
Adapun kapal dengan temuan mayor tidak memperoleh kelonggaran untuk tetap beroperasi selama proses perbaikan. Pengoperasian kembali baru dapat dilakukan setelah persyaratan keselamatan dipenuhi dan diperiksa ulang.
Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh kapal penumpang, termasuk kapal milik pemerintah.
Dalam pemeriksaan sebelumnya pada Jumat (13/11/2026), KSOP Tanjungpinang juga menemukan satu kapal rute Tanjungpinang-Batam yang mengalami masalah pada alarm umum dan pompa pemadam kebakaran.
Kapal tersebut diperintahkan menjalani perbaikan di galangan sebelum dilakukan pengujian serta sertifikasi ulang.
Kemenhub Perketat Keselamatan Penumpang Jelang Nataru
Pengawasan kelaiklautan kapal di Tanjungpinang dilaksanakan berdasarkan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor IR-DJPL 6 Tahun 2026 tentang Uji Kelaiklautan Kapal Penumpang Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Pemeriksaan mencakup perlengkapan keselamatan penumpang, peralatan penyelamatan di laut, serta sarana pencegahan dan pemadaman kebakaran.
Kemenhub sebelumnya menargetkan pemeriksaan terhadap 2.140 kapal di berbagai wilayah Indonesia sepanjang 1-30 November 2026.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 511 merupakan kapal penumpang, 63 kapal Ro-Ro penumpang, 460 kapal Ro-Ro penyeberangan, 123 kapal cepat, 162 kapal tradisional, dan 821 kapal wisata.
Target tersebut merupakan rencana pemeriksaan nasional, bukan jumlah kapal yang telah dinyatakan tidak laik laut.
Baca Juga: Diskon Tiket Kapal Merak-Bakauheni Nataru, Pesan Mulai 7 November
Kepala KSOP Kelas II Tanjungpinang Stephanus Risdiyanto mengatakan pengawasan perlu diperketat mengingat sejumlah kecelakaan kapal penumpang yang terjadi sebelumnya.
Menurut Stephanus, hasil pemeriksaan harus menjadi dasar bagi operator untuk meningkatkan kesiapan kapal sebelum melayani masyarakat.
KSOP Tanjungpinang akan terus berkoordinasi dengan perusahaan pelayaran untuk memastikan setiap rekomendasi perbaikan ditindaklanjuti sebelum kapal dinyatakan memenuhi persyaratan untuk kembali beroperasi.
