BULATAN TIMES – PDI Perjuangan (PDIP) menyerahkan keputusan politik partai terkait bursa pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Partai tersebut juga menegaskan akan menghormati kewenangan Presiden Prabowo Subianto dalam mengusulkan calon Wakil Presiden baru.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan seluruh kebijakan strategis partainya akan diputuskan oleh Megawati, termasuk sikap terhadap proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang kini kosong.
Hasto menyampaikan keterangan tersebut seusai menghadiri kegiatan Pekan Peduli Sampah Nasional bertajuk Merawat Pertiwi di kawasan Danau Duta Harapan Telaga Mas, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Hasto, pengisian jabatan Wakil Presiden harus mengikuti ketentuan konstitusi. PDIP menghormati kewenangan Prabowo untuk mengajukan dua nama calon yang nantinya akan dipilih melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Pernyataan itu disampaikan ketika sejumlah nama politikus mulai disebut dalam bursa pengganti Gibran, termasuk kader PDI Perjuangan sendiri.
Puan dan Pramono Masuk Bursa Pengganti Gibran
Dua kader PDIP yang muncul dalam pembicaraan mengenai calon Wakil Presiden adalah Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Hasto dimintai tanggapan mengenai kemungkinan kedua tokoh tersebut menjadi kandidat pengganti Gibran. Namun, ia tidak memberikan kepastian mengenai pencalonan keduanya.
Hasto kembali menegaskan bahwa keputusan terkait langkah politik partai merupakan kewenangan Megawati.
“Hal-hal yang terkait dengan keputusan strategis, itu Ibu Ketua Umum yang memutuskan, ya,” kata Hasto, dikutip dari laman iNews, Sabtu (14/11/2026).
Penjelasan tersebut juga berlaku ketika Hasto ditanya mengenai kemungkinan PDIP bergabung dengan koalisi pemerintahan Presiden Prabowo.
Ia tidak mengumumkan perubahan posisi politik PDIP maupun memberikan keputusan mengenai kemungkinan keterlibatan partainya dalam pembahasan calon Wakil Presiden bersama koalisi.
Munculnya nama Puan dan Pramono dalam bursa politik juga belum berarti salah satu dari keduanya telah ditetapkan sebagai kandidat resmi.
Baca Juga: Gibran Mundur, MPR Bahas Pengganti 13 November dan DPR Batalkan HMP
PDIP Tidak Ikut Pertemuan Partai Koalisi Prabowo
Sikap PDIP mengenai pengganti Gibran juga disampaikan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus.
Deddy mengatakan partainya tidak mengikuti pertemuan Presiden Prabowo bersama para ketua umum partai politik koalisi yang berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Menurut Deddy, PDIP saat ini menempatkan diri sebagai partai penyeimbang sehingga tidak perlu ikut campur dalam pembicaraan internal partai-partai pendukung pemerintah.
Ia menilai Prabowo merupakan pihak yang paling memahami kemampuan dan karakter pemimpin yang dibutuhkan untuk membantu menjalankan pemerintahan.
Deddy juga menegaskan bahwa keputusan mengenai sosok yang akan diajukan sebagai Wakil Presiden menjadi kewenangan Presiden.
Pertemuan Prabowo dengan pimpinan partai koalisi pada Jumat sebelumnya turut membahas proses pencarian calon Wakil Presiden.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan Presiden memberikan waktu sekitar satu pekan kepada pimpinan partai untuk melakukan pembahasan internal.
Menurut Zulkifli, pertemuan lanjutan akan dilakukan setelah Presiden menyelesaikan sejumlah agenda kunjungan kerja.
Hingga keterangan tersebut disampaikan, Prabowo belum mengumumkan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diajukan kepada MPR.
Baca Juga: AHY Hadiri Pertemuan dengan Prabowo di Istana Bogor
Hasto Harap Calon Wapres Mampu Menjawab Persoalan Ekonomi
Selain menegaskan sikap partai, Hasto menyampaikan harapannya terhadap sosok yang nantinya dipilih menjadi Wakil Presiden.
Ia berharap dua nama yang diajukan Prabowo merupakan figur yang mampu membantu pemerintah menghadapi berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat.
Persoalan tersebut meliputi kondisi ekonomi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, serta kenaikan harga kebutuhan pokok.
Menurut Hasto, kemampuan menjawab kebutuhan masyarakat perlu menjadi perhatian dalam menentukan calon yang akan mendampingi Presiden.
Pandangan mengenai kebutuhan pemerintahan juga disampaikan Deddy Sitorus. Ia menilai pengelolaan pemerintahan dengan banyak kementerian dan lembaga membutuhkan figur yang mampu membantu Presiden menangani persoalan yang kompleks.
Deddy turut menyinggung kondisi ekonomi dan geopolitik sebagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan Wakil Presiden baru.
Meski menyampaikan sejumlah harapan tersebut, PDIP belum mengumumkan dukungan resmi kepada tokoh tertentu.
MPR Jadwalkan Pemilihan Wakil Presiden pada 2 Desember
Di tengah pembahasan internal partai politik, MPR telah menetapkan jadwal sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden pengganti Gibran.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan sidang tersebut akan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Keputusan itu diambil dalam rapat gabungan pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD pada Jumat (13/11/2026).
MPR juga memutuskan untuk mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo agar mengajukan dua nama calon Wakil Presiden beserta dokumen persyaratannya.
Sesuai mekanisme yang dijelaskan pimpinan MPR, Presiden memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat permintaan dari MPR untuk menyerahkan nama calon.
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa apabila jabatan Wakil Presiden kosong, MPR harus menyelenggarakan sidang pemilihan dalam waktu paling lambat 60 hari.
Dengan mekanisme tersebut, Presiden mengusulkan dua calon, sedangkan pemilihan satu calon menjadi Wakil Presiden dilakukan melalui MPR.
Untuk menyiapkan tahapan pemilihan, MPR telah membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang yang bertugas memeriksa persyaratan calon. Selain itu, tim ad hoc dengan jumlah anggota yang sama disiapkan untuk menyusun ketetapan MPR mengenai pengangkatan Wakil Presiden terpilih.
