BULATAN TIMES – Ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memberikan perlindungan hukum kepada korban penyadapan ilegal di luar Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta penanganan perkara tersebut juga memperhatikan hak masyarakat yang diduga menjadi sasaran penyadapan.
Reza mempertanyakan bentuk perlindungan yang akan diberikan kepada warga biasa ketika pengusutan penyadapan terhadap Presiden turut dikaitkan dengan dugaan tindak pidana makar.
Dalam keterangannya pada Minggu (15/11/2026), Reza menyoroti informasi terbaru kepolisian mengenai pihak-pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan. Daftar tersebut tidak hanya mencakup pejabat negara, tetapi juga aktivis, mahasiswa, dan organisasi masyarakat.
Menurut Reza, perhatian terhadap dugaan penyadapan Presiden perlu disertai langkah hukum bagi masyarakat yang berpotensi mengalami pelanggaran privasi serupa.
Reza Pertanyakan Perlindungan Korban Penyadapan Ilegal
Reza menilai penyidikan perkara penyadapan tidak seharusnya hanya berfokus pada ancaman terhadap keselamatan Presiden.
Ia mengingatkan bahwa kelompok masyarakat di luar pemerintahan juga disebut dalam daftar sasaran yang sedang didalami Bareskrim Polri.
Reza mempertanyakan instrumen hukum yang akan digunakan untuk melindungi mereka jika ketentuan mengenai dugaan makar lebih banyak dibicarakan dalam konteks penyadapan terhadap Kepala Negara.
Menurutnya, aparat perlu memberikan penjelasan mengenai bentuk perlindungan bagi masyarakat yang komunikasi pribadinya diduga diakses tanpa hak.
Reza juga menyinggung pernyataan Kapolri Suyudi Ario Seto mengenai komitmen Polri untuk bekerja bersama masyarakat. Ia berharap komitmen tersebut tercermin dalam penanganan dugaan penyadapan terhadap warga biasa.
Reza mengingatkan bahwa penanganan perkara perlu memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang diduga menjadi korban agar tidak menimbulkan kesan perlindungan hukum hanya diberikan kepada pejabat negara.
Baca Juga: Siapa yang Boleh Melakukan Penyadapan di Indonesia? Ini Aturan Hukumnya
Kapolri Sebut Aktivis dan Mahasiswa Masuk Daftar Sasaran
Persoalan perlindungan masyarakat menjadi perhatian setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan perkembangan penyidikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Suyudi menjelaskan bahwa sasaran dugaan penyadapan mencakup 13 kelompok dari lingkungan pemerintahan, lembaga penegak hukum, hingga masyarakat sipil.
Kelompok tersebut antara lain Presiden, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, anggota DPR serta partai politik, tokoh politik, gubernur, Kapolda, KPK, Kejaksaan, dan internal Polri.
Organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa juga masuk dalam daftar sasaran yang diungkapkan kepolisian.
Kapolri menegaskan bahwa daftar tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan. Penyebutan seseorang atau kelompok sebagai sasaran tidak berarti mereka terlibat dalam tindak pidana.
Penyidik masih mendalami pelaksanaan kegiatan penyadapan, termasuk pihak yang memberikan perintah, penggunaan sistem, dan hasil rekaman yang diduga diperoleh tanpa prosedur.
Secara terpisah, Polri juga telah menerbitkan laporan untuk menyelidiki dugaan tindak pidana makar. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian dan tidak otomatis terbukti hanya karena ditemukan kegiatan penyadapan ilegal.
Baca Juga: Polri Terbitkan Laporan Polisi Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan Prabowo
Reza Dorong Penggunaan UU Pelindungan Data Pribadi
Reza meminta Polri mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam penanganan dugaan penyadapan terhadap masyarakat.
“Jadi, tolong, Polri juga gunakan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi,” kata Reza, dikutip dari laman OWRITE, Minggu (15/11/2026).
Menurut Reza, penggunaan aturan tersebut dapat menunjukkan bahwa kepolisian juga memperhatikan perlindungan data pribadi warga, bukan hanya menangani perkara yang menyangkut kepentingan Kepala Negara.
Ia sebelumnya telah menyampaikan dorongan serupa pada 11 November 2026. Dalam keterangannya yang terbaru, Reza kembali menekankan perlunya kejelasan perlindungan setelah kepolisian memaparkan sasaran penyadapan yang lebih luas.
UU PDP mengatur larangan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi orang lain secara melawan hukum dengan maksud memperoleh keuntungan yang dapat merugikan subjek data pribadi.
Pasal 65 undang-undang tersebut juga melarang pengungkapan dan penggunaan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum.
Namun, penerapan ketentuan pidana dalam UU PDP terhadap suatu perkara tetap harus didasarkan pada pemenuhan unsur hukum dan alat bukti yang sah. Dugaan penyadapan tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh unsur pelanggaran UU PDP telah terpenuhi.
Selain ketentuan pidana, Pasal 12 UU PDP mengatur hak subjek data pribadi untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
