Bulatan Times – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar minimal 70 persen hasil tambang di Indonesia dapat dinikmati negara. Arahan tersebut ditujukan kepada jajaran menteri, terutama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, untuk memperbesar manfaat pengelolaan kekayaan alam bagi masyarakat.
Prabowo menyampaikan instruksi tersebut saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Arahan itu mencakup seluruh izin usaha pertambangan (IUP). Presiden juga membuka kemungkinan negara menguasai saham perusahaan tambang apabila diperlukan, tetapi tetap memberikan ruang bagi investor untuk menanamkan modal.
Meski demikian, belum ada penjelasan terperinci mengenai dasar perhitungan maupun mekanisme pembagian hasil sebesar 70 persen tersebut.
Prabowo Minta Hasil Tambang Lebih Banyak Dinikmati Negara
Prabowo meminta jajaran kementerian memastikan pengelolaan sumber daya mineral memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara dan rakyat Indonesia.
Presiden menyoroti praktik pemanfaatan kekayaan alam yang menurut penilaiannya belum memberikan keuntungan memadai bagi masyarakat.
Ia menilai sebagian keuntungan dari kegiatan pengelolaan sumber daya alam selama ini justru mengalir ke luar negeri, meskipun kegiatan usahanya memanfaatkan kekayaan yang berada di Indonesia.
Karena itu, pemerintah ingin mengubah pola pengelolaan agar hasil kegiatan pertambangan dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi kepentingan nasional.
Instruksi tersebut secara khusus menyasar pengelolaan IUP. Izin ini merupakan dasar legal bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha pertambangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, arahan mengenai 70 persen hasil tambang tidak sama dengan keputusan pemerintah mengambil alih 70 persen kepemilikan seluruh perusahaan pemegang IUP.
Investor Tetap Boleh Masuk, Kepemilikan Saham Jadi Opsi
Dalam arah kebijakan yang disampaikan Prabowo, pemerintah tetap membuka kesempatan bagi investor untuk terlibat dalam kegiatan pertambangan.
Presiden mengakui bahwa pengembangan usaha tambang membutuhkan modal, termasuk dari pihak swasta.
Ia menjelaskan bahwa investor tetap dapat memperoleh pengembalian atas modal yang telah ditanamkan. Setelah modal investasi kembali, keuntungan yang dihasilkan diharapkan lebih banyak dinikmati bangsa Indonesia.
Prabowo juga menyebut kemungkinan penguasaan saham perusahaan tambang oleh negara jika langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat manfaat ekonomi nasional.
Namun, pernyataan itu belum disertai keputusan mengenai perusahaan mana yang akan mengalami perubahan kepemilikan, besarnya saham yang mungkin dikuasai, ataupun mekanisme pengambilalihannya.
Dengan demikian, penguasaan saham masih menjadi salah satu opsi yang disampaikan Presiden, bukan keputusan yang sudah berlaku terhadap seluruh pemegang izin pertambangan.
Mekanisme Pembagian 70 Persen Belum Dirinci
Instruksi mengenai besaran manfaat tambang memerlukan penjelasan lebih lanjut dalam pelaksanaannya.
Dalam pernyataan pada 14 November, Prabowo belum memerinci apakah persentase tersebut akan dihitung berdasarkan nilai produksi, pendapatan perusahaan, laba bersih, atau bentuk manfaat ekonomi lainnya.
Belum dijelaskan pula bagaimana ketentuan tersebut akan diterapkan pada perusahaan dengan struktur kepemilikan dan perjanjian usaha yang berbeda.
Hal ini penting karena penerimaan negara dari sektor pertambangan dapat berasal dari sejumlah komponen, termasuk pajak, royalti, serta keuntungan yang diperoleh melalui kepemilikan saham negara.
Komponen-komponen tersebut memiliki dasar penghitungan dan ketentuan yang berbeda.
Karena itu, angka 70 persen dalam arahan Presiden belum dapat langsung diartikan sebagai tarif royalti baru sebesar 70 persen atau kewajiban perusahaan menyerahkan 70 persen sahamnya kepada negara.
Rincian kebijakan lanjutan diperlukan untuk memastikan dasar penghitungan, bentuk pembagian hasil, serta kewajiban yang berlaku bagi para pemegang izin pertambangan.
Prabowo Juga Minta Pengawasan Ekspor Satu Pintu
Selain memberikan arahan mengenai hasil pertambangan, Prabowo menekankan pentingnya pengawasan ekspor sumber daya alam.
Presiden menyatakan pemerintah menerapkan mekanisme ekspor melalui satu pintu menggunakan lembaga yang ditunjuk.
Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan ketepatan pencatatan volume komoditas yang dikirim ke luar negeri.
Prabowo mencontohkan bahwa pengiriman komoditas sebanyak 100 ton harus dilaporkan dengan jumlah yang sama, bukan dicatat hanya 50 ton atau 30 ton.
Menurut Presiden, ketidaksesuaian pelaporan dapat merugikan negara karena data mengenai pemanfaatan dan perdagangan kekayaan alam menjadi tidak akurat.
Melalui pengawasan yang lebih terpusat, pemerintah ingin memperkuat pencatatan kegiatan ekspor sekaligus mencegah praktik pelaporan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Namun, penjelasan Presiden tersebut belum memerinci seluruh prosedur operasional bagi eksportir, termasuk tata cara pelaporan dan pelaksanaan pengawasan melalui lembaga yang ditunjuk.
Baca Juga: RI Siapkan Pajak Ekspor Emas Hingga 15% Mulai 2026
Pengelolaan Tambang Mengacu pada Pasal 33 UUD 1945
Prabowo mengaitkan arah pengelolaan sumber daya alam dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Ketentuan tersebut mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara serta digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Presiden menilai prinsip tersebut harus menjadi dasar pembenahan sistem ekonomi nasional, termasuk dalam pengelolaan pertambangan.
Sebelumnya, pada 2 November 2026, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menyampaikan kebijakan untuk memperluas kesempatan usaha pertambangan bagi pelaku usaha daerah, termasuk koperasi, UMKM, dan badan usaha milik daerah.
Arahan terbaru Prabowo menambahkan penekanan pada besarnya manfaat ekonomi dari pengelolaan izin pertambangan yang harus dinikmati negara.
Penerapan target tersebut masih memerlukan rincian kebijakan yang dapat menjelaskan pembagian hasil, keterlibatan investor, dan pengawasan pelaksanaannya.
