SERANG, BULATAN TIMES – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten terus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing (WNA) di Provinsi Banten. Melalui Kantor Imigrasi Kelas I TPI Serang, jajaran Imigrasi kini mendalami dugaan penyalahgunaan izin tinggal oleh tiga warga negara Pakistan yang berjualan peci dan kaligrafi secara keliling.
Ketiga WNA berinisial MI, MAJ, dan MJ tersebut menjalankan aktivitas perdagangan dari rumah ke rumah. Petugas mengamankan mereka pada Selasa, 3 November 2026, di Kampung Sukamaju, Desa Kadu Agung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak.
Aktivitas perdagangan tersebut menarik perhatian petugas karena diduga tidak sesuai dengan peruntukan izin tinggal masing-masing.
Informasi Masyarakat Buka Jalan Pengungkapan Kasus
Pengungkapan kasus ini berawal dari kepedulian masyarakat terhadap aktivitas orang asing di lingkungan sekitar. Kantor Imigrasi Serang menerima laporan mengenai seorang WNA asal Pakistan yang menawarkan peci di Perumahan Puri Sava, Kelurahan Gelam, Kota Serang.
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penyelesaian Konflik Sosial Kesbangpol Kota Serang menyampaikan informasi tersebut dalam Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) pada 26 Oktober 2026.
Selanjutnya, pada 31 Oktober 2026, Polres Lebak juga memberikan informasi kepada Kantor Imigrasi Serang mengenai aktivitas WNA tersebut.
Menindaklanjuti kedua informasi itu, Kantor Imigrasi Serang mengerahkan tujuh personel Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim). Mereka melakukan pengumpulan bahan keterangan serta penelusuran langsung di lapangan.
Hasil penelusuran membawa petugas ke Kabupaten Lebak. Di lokasi tersebut, petugas menemukan dan mengamankan tiga WNA asal Pakistan untuk menjalani pemeriksaan keimigrasian.
Pemeriksaan Ungkap Aktivitas Perdagangan Tiga WNA
Pemeriksaan awal mengungkap bahwa ketiga WNA menggunakan jenis izin tinggal yang berbeda. MI dan MJ memegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Remote Worker, sedangkan MAJ menggunakan Izin Tinggal Pra-Investasi.
Catatan keimigrasian menunjukkan bahwa MI terakhir memasuki Indonesia pada 26 November 2025. Sementara itu, MAJ tercatat masuk pada 25 Agustus 2025 dan MJ pada 22 Juli 2026.
Dalam pemeriksaan, ketiganya mengakui aktivitas penjualan peci yang mereka beli dari kawasan Tanah Abang. Mereka membeli setiap peci dengan harga sekitar Rp1.750 hingga Rp2.000.
Kemudian, mereka menawarkan kembali produk tersebut kepada masyarakat dengan harga Rp20.000 hingga Rp30.000 per buah. Selain peci, mereka juga menjual produk kaligrafi secara keliling.
Aktivitas perdagangan itu menjangkau sejumlah wilayah di Provinsi Banten. Ketiganya berkeliling di Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang untuk menawarkan produk kepada masyarakat.
Temuan tersebut menjadi perhatian Imigrasi karena aktivitas perdagangan itu diduga tidak sesuai dengan tujuan pemberian izin tinggal mereka.
Imigrasi Perkuat Pengawasan dan Dukung Iklim Usaha Sehat
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing.
Langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko melalui semangat Imigrasi untuk Rakyat.
Melalui semangat tersebut, Imigrasi menjalankan peran lebih luas. Tidak hanya memberikan pelayanan keimigrasian, institusi ini juga menjaga ketertiban, menegakkan hukum, dan melindungi kepentingan masyarakat.
Pengawasan orang asing juga memiliki kaitan dengan perlindungan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Imigrasi berharap pengawasan yang konsisten dapat mendukung iklim usaha yang sehat dan menciptakan persaingan yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Atas dugaan penyalahgunaan izin tinggal tersebut, ketiga WNA berpotensi melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama lima tahun.
Saat ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Serang terus mendalami kasus tersebut melalui pemeriksaan lanjutan. Petugas akan menentukan langkah berikutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku.
