BULATAN TIMES – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kembali menjadi perhatian setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan mengikuti proses hukum terkait dokumen pendidikannya melalui pengadilan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Gibran pada Selasa (10/11/2026), menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikannya. Gibran juga menyampaikan rencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai kemungkinan pengajuan peninjauan kembali.
PTUN merupakan pengadilan yang berwenang memeriksa sengketa administrasi pemerintahan. Kewenangannya berbeda dari pengadilan yang menangani perkara pidana, sengketa perdata antarpihak swasta, atau pengujian undang-undang.
Apa Itu PTUN dan Apa Fungsinya?
PTUN adalah singkatan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, salah satu pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara yang berada di bawah Mahkamah Agung.
Dasar pembentukannya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian diubah melalui UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009.
Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986 memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
Sengketa tersebut umumnya terjadi ketika seseorang atau badan hukum perdata merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan badan atau pejabat pemerintahan.
Selain keputusan tertulis, perkembangan aturan administrasi pemerintahan juga memungkinkan sengketa atas tindakan pemerintah diperiksa melalui peradilan tata usaha negara.
Kewenangan tersebut antara lain diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.
Perkara Apa Saja yang Bisa Ditangani PTUN?
Salah satu objek yang dapat disengketakan di PTUN adalah keputusan administrasi yang diterbitkan badan atau pejabat pemerintah.
Contohnya mencakup keputusan pencabutan izin usaha, keputusan administrasi kepegawaian, atau keputusan lain yang berdampak pada hak seseorang maupun badan hukum.
PTUN juga memiliki kewenangan terhadap tindakan pemerintahan yang diduga melanggar hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam perkara tertentu, kewenangannya mencakup sengketa keterbukaan informasi publik, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta sengketa proses pemilu yang secara khusus diberikan kepada peradilan tata usaha negara.
Namun, tidak semua perkara yang melibatkan pejabat pemerintah otomatis menjadi kewenangan PTUN. Objek sengketa, pihak yang berselisih, dan aturan khusus yang mengaturnya harus diperiksa terlebih dahulu.
Apa Batas Kewenangan PTUN?
PTUN pada dasarnya menguji legalitas keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan, termasuk kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Jika gugatan dikabulkan, putusan pengadilan dapat menyatakan keputusan administrasi batal atau tidak sah serta memerintahkan tindakan administratif tertentu sesuai ketentuan hukum.
Sebaliknya, PTUN bukan pengadilan yang menjatuhkan hukuman pidana berupa penjara terhadap seseorang. Perkara pidana ditangani melalui lingkungan peradilan yang berwenang.
Sengketa perdata antara pihak swasta yang tidak memiliki objek administrasi pemerintahan juga bukan perkara PTUN pada umumnya.
PTUN tidak berwenang membatalkan undang-undang melalui pengujian konstitusional. Kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 berada pada Mahkamah Konstitusi, sedangkan pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap peraturan yang lebih tinggi berada pada Mahkamah Agung.
Dalam perkara yang berkaitan dengan dokumen pendidikan, PTUN dapat menilai legalitas keputusan administrasi yang disengketakan. Akan tetapi, pemeriksaan tersebut tidak otomatis menjadi putusan yang menentukan seluruh aspek keaslian dokumen atau kedudukan konstitusional seseorang.
Baca Juga: MKMK Tolak Empat Aduan Etik dalam Perkara Ijazah Gibran
Bagaimana Cara Mengajukan Gugatan ke PTUN?
Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh keputusan administrasi dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi syarat kewenangan, kedudukan hukum, dan tenggang waktu.
Sebelum mengajukan gugatan, pihak yang bersengketa pada umumnya perlu memperhatikan mekanisme upaya administratif yang tersedia, seperti keberatan kepada pejabat penerbit keputusan atau banding administratif.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 memberikan pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah upaya administratif ditempuh.
Batas waktu pengajuan gugatan pada prinsipnya berkaitan dengan ketentuan 90 hari. Namun, awal penghitungan dapat berbeda menurut jenis sengketa dan kedudukan penggugat.
Dalam sengketa setelah upaya administratif, tenggang waktu dapat dihitung sejak keputusan atas upaya tersebut diterima atau diumumkan. Untuk pihak ketiga, waktu penghitungan dapat berkaitan dengan saat pertama kali mengetahui keputusan yang merugikan kepentingannya.
Karena itu, batas waktu dan prosedur gugatan harus dilihat berdasarkan aturan yang berlaku untuk masing-masing perkara.
Bagaimana Kaitannya dengan Perkara Gibran?
Perkara yang menjadi perhatian publik berkaitan dengan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.
Dalam Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan dan membatalkan surat keterangan tersebut.
Salinan lengkap putusan itu diumumkan pada Selasa (10/11/2026).
Pada hari yang sama, Gibran menyatakan bersedia menghadirkan dokumen pendidikannya dalam proses hukum di PTUN. Ia juga menyampaikan rencana berkoordinasi dengan kementerian terkait mengenai peninjauan kembali.
Namun, rencana menempuh langkah hukum tidak berarti permohonan baru telah diterima pengadilan atau keputusan sebelumnya otomatis berubah.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa putusan kasasi MA tersebut telah bersifat final dan menurut penilaiannya tidak tersedia jalur peninjauan kembali bagi para pihak.
Baca Juga: Istana: Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo, Masih Menjabat Wapres
Dengan demikian, rencana langkah hukum Gibran dan pendapat pemerintah mengenai batas upaya hukum masih perlu dibedakan dari keputusan pengadilan yang sudah dijatuhkan.
