BULATAN TIMES – Presiden Prabowo Subianto menerima sepuluh mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus pertukaran pandangan mengenai berbagai persoalan terkini, khususnya kondisi internal institusi Polri.
Sekretariat Kabinet menyampaikan keterangan mengenai agenda tersebut pada Senin (9/11/2026). Para mantan Kapolri yang hadir berasal dari sejumlah periode kepemimpinan kepolisian.
Sepuluh Mantan Kapolri Hadir di Hambalang
Presiden Prabowo menyambut kedatangan para mantan Kapolri dengan berjabat tangan sebelum memasuki ruang pertemuan.
Sepuluh mantan Kapolri yang hadir adalah:
- Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi
- Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo
- Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro
- Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar
- Jenderal Pol (Purn) Sutanto
- Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri
- Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo
- Jenderal Pol (Purn) Sutarman
- Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti
- Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto turut menghadiri pertemuan tersebut sebagai pimpinan Polri yang sedang menjabat.
Baca Juga: Kapolri Suyudi Minta Polisi Jaga Sikap dan Terbuka terhadap Kritik
Sejumlah pejabat pemerintah dan pimpinan TNI juga mendampingi Presiden, yaitu Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Bahas Kondisi Internal Kepolisian
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo dan para mantan Kapolri bertukar pandangan mengenai sejumlah isu yang sedang berkembang, termasuk persoalan internal kepolisian.
Pertemuan itu juga menjadi kesempatan bagi para mantan pimpinan Polri untuk menyampaikan pengalaman mereka dalam menghadapi persoalan keamanan dan penegakan hukum selama menjabat.
Dalam agenda tersebut, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri), Bambang Hendarso Danuri, turut menyampaikan sikap organisasinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.
Bambang menyatakan PP Polri mendukung kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan rakyat.
Organisasi purnawirawan tersebut juga menyampaikan komitmen untuk mendukung penegakan hukum yang berlandaskan Pancasila dan peraturan perundang-undangan.
Baca Juga: Kapolri Mutasi 264 Perwira, Enam Wakapolda Berganti Termasuk Lampung
Belum Ada Konfirmasi Kasus Penyadapan Dibahas
Pertemuan Prabowo dengan para mantan Kapolri berlangsung ketika kepolisian sedang menangani perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh lainnya.
Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Pemerintah juga telah meminta penanganan perkara dilakukan secara objektif dan transparan melalui proses hukum yang berlaku.
Namun, Sekretariat Negara maupun Sekretariat Kabinet belum menyatakan bahwa perkara dugaan penyadapan tersebut menjadi bagian dari pembahasan dalam pertemuan Hambalang.
Daftar sepuluh mantan Kapolri yang dirilis Istana juga tidak mencantumkan Listyo Sigit Prabowo sebagai peserta.
Hingga keterangan resmi yang dipublikasikan pada Senin (9/11/2026), pemerintah belum merinci persoalan internal Polri lainnya yang dibicarakan ataupun keputusan khusus yang dihasilkan dari pertemuan tersebut.





