BULATAN TIMES – Pemerintah menargetkan program revitalisasi sekolah 2027 menjangkau 100.000 satuan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah daerah diminta mengajukan usulan sekolah yang membutuhkan perbaikan agar dapat dipertimbangkan dalam program tersebut.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan target revitalisasi itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyediaan fasilitas pendidikan yang layak.
Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Mu’ti saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (13/11/2026), untuk meninjau pelaksanaan revitalisasi sejumlah satuan pendidikan.
“Tahun depan, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, insya Allah akan kita revitalisasi 100.000 sekolah,” kata Abdul Mu’ti, dikutip dari laman ANTARA, Jumat (13/11/2026).
Pemerintah juga mempertahankan target jangka panjang agar seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan dapat ditangani paling lambat pada 2029.
Pemda Diminta Ajukan Proposal Revitalisasi Sekolah 2027
Abdul Mu’ti mengajak kepala daerah dan pemangku kepentingan pendidikan memanfaatkan rencana perluasan program dengan mengajukan proposal revitalisasi sekolah untuk 2027.
Pemerintah daerah memiliki peran dalam mengidentifikasi satuan pendidikan yang membutuhkan penanganan, terutama sekolah dengan kondisi bangunan tidak layak dan fasilitas pembelajaran yang mengalami kerusakan.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebelumnya telah menekankan pentingnya data kondisi prasarana sekolah yang akurat sebagai dasar penentuan penerima bantuan.
Pendataan dilakukan melalui pembaruan informasi dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), kemudian dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi sesuai tahapan yang ditetapkan kementerian.
Informasi tersebut digunakan untuk memetakan kondisi bangunan, menentukan kebutuhan penanganan, dan menyusun prioritas revitalisasi berdasarkan tingkat kerusakan.
Pengajuan proposal tidak secara otomatis menjadikan sebuah sekolah sebagai penerima bantuan. Penetapan sasaran tetap memerlukan pemeriksaan kebutuhan dan kesesuaian dengan program pemerintah.
Sekolah Rusak Berat dan Wilayah 3T Jadi Prioritas
Dalam rencana revitalisasi sekolah 2027, Kemendikdasmen tetap memprioritaskan satuan pendidikan yang terdampak bencana alam, berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta mengalami kerusakan fisik berat.
Prioritas tersebut melanjutkan pendekatan yang digunakan dalam program revitalisasi pada 2026.
Sekolah yang belum menyelesaikan pekerjaan revitalisasi pada tahun sebelumnya juga menjadi perhatian dalam kelanjutan program.
Sasaran perbaikan tidak terbatas pada sekolah negeri. Pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa sekolah swasta juga dapat memperoleh bantuan revitalisasi sesuai ketentuan dan hasil penilaian kebutuhan.
Penanganan diarahkan pada perbaikan kondisi bangunan dan fasilitas pendidikan agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan lebih aman.
Kebutuhan setiap sekolah dapat berbeda, mulai dari ruang kelas yang mengalami kerusakan hingga fasilitas pendukung seperti sanitasi dan prasarana pembelajaran lainnya.
Baca Juga: Prabowo Gratiskan Biaya Sekolah SMA Taruna Nusantara, Resmikan Kampus Cimahi
Target Revitalisasi 2026 Naik Jadi 80.744 Sekolah
Sebelum memperluas program pada 2027, Kemendikdasmen menambah sasaran revitalisasi sekolah tahun 2026 sebanyak 9.000 satuan pendidikan.
Penambahan tersebut meningkatkan target dari 71.744 menjadi 80.744 sekolah.
Angka tersebut merupakan sasaran program yang ingin dicapai pemerintah pada 2026, bukan jumlah seluruh pekerjaan yang telah dinyatakan selesai.
Dalam laporan Kemendikdasmen per 20 Oktober 2026, program revitalisasi dan pembangunan satuan pendidikan telah menjangkau 55.451 sekolah sepanjang 2025 hingga tanggal pelaporan tersebut.
Dari jumlah itu, sebanyak 16.167 satuan pendidikan tercatat dalam program 2025, sedangkan 39.284 lainnya merupakan cakupan program 2026 hingga 20 Oktober.
Perluasan target tahun berjalan menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan sekolah yang masih membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana.
Presiden Prabowo sebelumnya juga telah menetapkan sasaran perbaikan 100.000 sekolah pada 2028, sebelum penyelesaian seluruh kebutuhan renovasi ditargetkan pada 2029.
Pelaksanaan Revitalisasi Tetap Melibatkan Sekolah
Kemendikdasmen sebelumnya memastikan pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada 2027 tetap menggunakan skema swakelola yang melibatkan satuan pendidikan secara langsung.
Melalui mekanisme tersebut, sekolah berperan dalam mengelola pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan bantuan pemerintah.
Pemerintah daerah dan dinas pendidikan diminta memberikan pendampingan agar pengelola sekolah mampu menjalankan pekerjaan serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.
Kementerian juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap kesesuaian kondisi bangunan dengan data yang diajukan. Sekolah yang sebenarnya tidak mengalami kerusakan tidak boleh dilaporkan sebagai sekolah rusak hanya untuk memperoleh bantuan.
Dalam pelaksanaan sebelumnya, skema swakelola turut melibatkan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan fisik.
Baca Juga: 100 Sekolah Rakyat Dibangun di 32 Provinsi, Libatkan 97 Ribu Pekerja Lokal
Berdasarkan laporan Kemendikdasmen per 20 Oktober 2026, pelaksanaan program telah melibatkan lebih dari 58.000 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal serta sekitar 238.000 tenaga kerja.
Pendampingan pemerintah daerah dan ketepatan data prasarana menjadi bagian dari pelaksanaan program revitalisasi yang akan diperluas pada 2027.
