SERANG, BULATAN TIMES – Penguatan investasi dan peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan landasan hukum yang kuat. Untuk mendukung hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten mengawal pembentukan dua Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Serang melalui Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Kanwil Kementerian Hukum Banten. Rapat dipimpin Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Ferdiansyah, serta melibatkan perangkat daerah Kabupaten Serang.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, Aber Nurhadi, atau yang mewakili; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang, Wawan Ihwanudin, atau yang mewakili; serta Kepala Bagian Hukum Kabupaten Serang, Anton Hermawanto, beserta jajaran.
Dua Raperbup Strategis untuk Kemajuan Kabupaten Serang
Dalam pembahasan tersebut, tim mengkaji dua rancangan regulasi yang memiliki peran penting bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pertama, Raperbup tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Kedua, Raperbup tentang Tata Cara Penataan Satuan Pendidikan.
Ferry Ferdiansyah menjelaskan bahwa regulasi mengenai pendelegasian kewenangan perizinan berusaha bertujuan menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Regulasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat legalitas formal produk perizinan, mempercepat realisasi investasi, serta mengoptimalkan kinerja pelayanan publik di Kabupaten Serang,” jelas Ferry.
Melalui pendelegasian kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan berusaha, nonberusaha, dan nonperizinan. Langkah ini juga mendukung terciptanya iklim investasi yang lebih kondusif di Kabupaten Serang.
Penataan Satuan Pendidikan Perlu Kepastian Hukum
Selain sektor investasi, pembahasan juga menyentuh aspek pendidikan melalui Raperbup tentang Tata Cara Penataan Satuan Pendidikan.
Regulasi ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan satuan pendidikan. Materi pengaturannya meliputi pendirian, penamaan, penggabungan, penetapan, hingga penutupan satuan pendidikan.
Dengan adanya pedoman yang jelas, pemerintah daerah dapat melaksanakan penataan satuan pendidikan secara terencana, tertib, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Regulasi tersebut juga diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dalam setiap tahapan penataan.
Kanwil Kemenkum Banten Perkuat Kualitas Produk Hukum Daerah
Melalui proses harmonisasi, Kanwil Kementerian Hukum Banten memastikan kedua rancangan regulasi memiliki keselarasan substansi, ketepatan teknik penyusunan, serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Proses ini menjadi tahapan penting agar pemerintah daerah menghasilkan regulasi yang tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Kanwil Kementerian Hukum Banten terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam fasilitasi pembentukan produk hukum yang berkualitas, harmonis, dan implementatif.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus menghadirkan kepastian hukum bagi pembangunan daerah.
