SERANG, BULATAN TIMES – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten resmi melantik tiga notaris untuk wilayah kerja Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, Senin (9/11/2026). Dalam prosesi pengambilan sumpah jabatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Hadiyanto, mengingatkan para notaris agar menjaga integritas, mematuhi aturan, serta menjalankan tanggung jawab profesi secara profesional.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Corporate University Kanwil Kemenkum Banten ini menjadi momentum penting bagi para notaris untuk memulai pengabdian dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Kakanwil Tekankan Tanggung Jawab dan Integritas Notaris
Dalam arahannya, Hadiyanto menyampaikan ucapan selamat kepada tiga notaris yang baru saja mengucapkan sumpah jabatan. Ia berharap para notaris mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Selamat kepada saudara-saudari notaris yang baru saja dilantik. Saya berharap amanah ini dapat diemban dengan penuh rasa tanggung jawab dan memberikan pengabdian yang optimal selama menjalankan masa jabatan,” ujar Hadiyanto.
Ia menjelaskan bahwa pengambilan sumpah dan pelantikan notaris merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Menurutnya, notaris memiliki peran strategis dalam sistem hukum nasional. Melalui kewenangan membuat akta autentik, notaris membantu masyarakat memperoleh kepastian hukum dalam berbagai hubungan dan transaksi keperdataan.
Lebih dari 300 Akun Notaris di Banten Terblokir Akibat Kelalaian PMPJ
Selain mengingatkan tanggung jawab profesi, Hadiyanto memberikan perhatian khusus terhadap kewajiban administratif notaris, terutama penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).
Ia mengungkapkan bahwa lebih dari 300 akun notaris di wilayah Banten mengalami pemblokiran akibat tidak memenuhi kewajiban pengisian data PMPJ. Kondisi tersebut menjadi peringatan bagi seluruh notaris agar lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban administratif.
Hadiyanto juga meminta para notaris untuk rutin memeriksa surat elektronik resmi dari Kementerian Hukum. Menurutnya, informasi dan pemberitahuan melalui email resmi harus mendapat perhatian langsung dari notaris, bukan hanya mengandalkan staf kantor.
“Notaris perlu memastikan bahwa setiap informasi dan pemberitahuan dari Kementerian Hukum melalui email benar-benar dipantau dan ditindaklanjuti. Jangan sampai kewajiban administratif terabaikan karena hanya mengandalkan staf,” tegasnya.
Notaris Harus Bekerja Sesuai Aturan dan Mengedepankan Kehati-hatian
Lebih lanjut, Hadiyanto mengingatkan bahwa profesi notaris memiliki karakteristik teknis dengan konsekuensi hukum yang besar. Karena itu, setiap tindakan dan keputusan harus mengutamakan prinsip kehati-hatian serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Ia juga menegaskan bahwa notaris harus menjalankan kewenangannya secara langsung dan profesional. Para pihak yang melakukan transaksi wajib menghadap notaris sesuai ketentuan, bukan sekadar berinteraksi dengan pegawai atau staf kantor notaris.
Hadiyanto turut mengingatkan para notaris agar membangun persaingan profesi yang sehat. Banyaknya jumlah notaris tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan etika maupun ketentuan hukum.
“Prinsip kehati-hatian harus benar-benar dilaksanakan. Bersaing itu boleh, karena jumlah notaris cukup banyak, tetapi bersainglah secara sehat. Bekerjalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jangan menganggap bahwa jabatan notaris memberikan kekebalan terhadap hukum,” tegas Hadiyanto.
Kanwil Kemenkum Banten Dorong Pelayanan Hukum Berkualitas
Kegiatan pengambilan sumpah dan pelantikan ini turut dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Jhon Batara Manikallo, serta jajaran Kanwil Kemenkum Banten.
Melalui pelantikan tersebut, Kanwil Kemenkum Banten berharap ketiga notaris dapat menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.
Kanwil Kemenkum Banten juga mendorong seluruh notaris untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan kewajiban administratif. Dengan demikian, notaris dapat memberikan pelayanan hukum yang berkualitas sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.
Pelantikan ini bukan sekadar seremoni pengucapan sumpah, melainkan awal dari tanggung jawab besar dalam menjaga kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
