Serang, Bulatan Times – Masyarakat membutuhkan akses informasi hukum yang cepat, mudah, dan terpercaya. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten mendorong optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Langkah ini sekaligus memperkuat transparansi dan tertib administrasi hukum di daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Banten, Ferry Ferdiansyah, saat menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis bertema “Optimalisasi Pengelolaan dan Integrasi JDIH Menuju Tertib Administrasi Hukum Daerah”. Pemerintah Kabupaten Tangerang menginisiasi kegiatan ini di Hotel Le Dian, Serang, Rabu (11/11/2026).
JDIH Permudah Masyarakat Mengakses Informasi Hukum
Dalam paparannya, Ferry menekankan pentingnya peran JDIH dalam menyediakan informasi hukum yang akurat, lengkap, dan mudah diakses masyarakat.
Menurutnya, JDIH tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan dokumen. Sistem ini juga membantu pemerintah mengelola, mendokumentasikan, dan menyebarluaskan informasi hukum secara terpadu dan sistematis.
Melalui JDIH, masyarakat dapat mengakses berbagai produk hukum, mulai dari peraturan perundang-undangan hingga dokumen hukum lainnya. Kemudahan ini membantu masyarakat memahami regulasi sekaligus mengetahui hak dan kewajibannya.
Ferry menegaskan bahwa JDIH harus mampu menjamin keterbukaan informasi hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dapat memperkuat kepastian hukum, mendorong partisipasi publik, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Permenkum Nomor 21 Tahun 2026 Hadirkan Standar Baru JDIH
Dalam kesempatan tersebut, Ferry juga memperkenalkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 21 Tahun 2026 tentang Pembangunan Hukum Nasional yang ditetapkan pada 15 Oktober 2026.
Buku Kedua dalam regulasi ini mengatur tata kelola dokumen dan informasi hukum secara menyeluruh. Pengaturannya mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, pembinaan sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana JDIH.
Ketentuan baru ini memberikan pedoman bagi seluruh anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi hukum.
Selain itu, regulasi tersebut memberikan waktu penyesuaian selama satu tahun sejak tanggal pengundangan. Dalam periode tersebut, seluruh anggota JDIHN wajib menyesuaikan dokumen dan informasi hukum yang sebelumnya mengacu pada Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019.
Kemenkum Banten Perkuat Pembinaan Pengelola JDIH
Ferry menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Banten bersama Biro Hukum Setda Provinsi Banten memiliki peran strategis dalam membina pengelola JDIH di daerah.
Karena itu, kedua instansi akan terus menggencarkan sosialisasi dan pendampingan kepada seluruh anggota JDIH di Provinsi Banten. Langkah ini bertujuan meningkatkan pemahaman sekaligus mendorong penerapan standar pengelolaan dokumentasi hukum sesuai regulasi terbaru.
Kanwil Kemenkum Banten berharap seluruh anggota JDIH mampu meningkatkan kualitas layanan informasi hukum. Selain itu, integrasi sistem dan ketertiban administrasi juga menjadi perhatian dalam pembinaan tersebut.
Optimalisasi JDIH bukan sekadar upaya memperbaiki administrasi dokumentasi hukum. Lebih dari itu, langkah ini membuka akses informasi yang lebih luas bagi masyarakat dan memperkuat transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
