SERANG – Pencegahan penyalahgunaan narkotika membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Selain penegakan hukum, edukasi masyarakat juga memegang peranan penting dalam melindungi lingkungan dari ancaman narkotika.
Atas dasar tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten menjajaki kolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Banten. Kedua instansi membahas penguatan edukasi hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dalam audiensi di Kantor BNNP Banten, Rabu (11/11/2026).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Hadiyanto, memimpin kunjungan tersebut. Ia hadir bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, John Batara, dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Ferry Ferdiansyah. Kepala BNNP Banten, Budi Sajidin, menyambut langsung rombongan Kanwil Kemenkum Banten.
Pertemuan ini membuka peluang kolaborasi antarlembaga untuk memperluas jangkauan edukasi hukum sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai persoalan hukum.
Posbankum Jadi Ruang Edukasi Bahaya Narkotika
Salah satu agenda utama audiensi ialah memperkuat fungsi Posbankum. Melalui program ini, masyarakat dapat mengakses informasi, konsultasi, dan pendampingan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, manfaat Posbankum tidak berhenti pada layanan bantuan hukum. Kanwil Kemenkum Banten juga ingin mengembangkan Posbankum sebagai ruang edukasi yang menjawab kebutuhan masyarakat.
Untuk mendukung langkah tersebut, Kanwil Kemenkum Banten menjajaki keterlibatan BNNP Banten dalam kegiatan penyuluhan hukum. BNNP Banten dapat menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi dalam bidang pencegahan dan pemberantasan narkotika.
Materi penyuluhan nantinya dapat membahas bahaya penyalahgunaan narkotika, ketentuan hukum terkait tindak pidana narkotika, serta langkah pencegahan di lingkungan masyarakat.
Kolaborasi ini akan memperkaya materi edukasi Posbankum. Masyarakat tidak hanya memahami hak dan akses bantuan hukum, tetapi juga memperoleh pengetahuan untuk mengenali serta mencegah ancaman narkotika di lingkungan sekitar.
Hadiyanto Tekankan Pentingnya Sinergi Lintas Sektor
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Hadiyanto, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam memperluas pelayanan hukum kepada masyarakat.
Ia menilai setiap instansi memiliki kompetensi dan peran strategis yang dapat saling melengkapi. Karena itu, kolaborasi dengan BNNP Banten dapat memperkaya materi penyuluhan sekaligus meningkatkan kualitas edukasi hukum.
Melalui sinergi tersebut, Kanwil Kemenkum Banten ingin mendorong Posbankum agar memberikan manfaat yang lebih luas. Posbankum tidak hanya membantu masyarakat mengakses layanan hukum, tetapi juga mendorong tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum.
Selain penguatan Posbankum, kedua instansi juga menjajaki kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan penyuluhan hukum. Agenda tersebut turut mencakup edukasi mengenai dampak hukum dan sosial dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.
Siapkan Langkah Konkret Penguatan Kerja Sama
Untuk menindaklanjuti hasil audiensi, Kanwil Kemenkum Banten dan BNNP Banten akan menggelar pembahasan teknis. Kedua pihak akan merumuskan mekanisme kegiatan, menyusun materi penyuluhan, menentukan pelibatan narasumber, serta membangun pola koordinasi.
Pembahasan tersebut diharapkan menghasilkan program kolaborasi yang terarah dan berkelanjutan. Kedua instansi juga ingin memperluas jangkauan edukasi hukum melalui Posbankum hingga tingkat desa dan kelurahan.
Melalui langkah ini, Kanwil Kemenkum Banten terus memperkuat jejaring kerja sama dengan berbagai instansi. Kolaborasi bersama BNNP Banten menjadi salah satu upaya untuk mendekatkan layanan hukum sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkotika.
Sinergi tersebut diharapkan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Banten serta mendorong terciptanya lingkungan yang sadar hukum dan bebas dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
