BULATAN TIMES – Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 10 mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026), membahas sejumlah persoalan strategis, termasuk dugaan penyadapan ilegal dan kebocoran negara.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan persoalan penyadapan menjadi salah satu topik yang disinggung dalam pertemuan tersebut. Selain itu, Presiden memaparkan arah pembangunan nasional dan meminta dukungan para mantan pimpinan Polri.
Keterangan lain disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang turut menghadiri pertemuan sebagai salah satu mantan Kapolri. Tito menyebut Prabowo menjelaskan situasi negara, termasuk persoalan kebocoran.
Pertemuan di kediaman Presiden itu juga dihadiri Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan sejumlah pejabat pemerintah.
Baca Juga: Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Bahas Internal Polri
Dasco Sebut Dugaan Penyadapan Ikut Dibicarakan
Dasco menyampaikan penjelasan mengenai pertemuan tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut dia, dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden menjadi salah satu persoalan yang sempat dibicarakan. Kasus tersebut saat ini sedang ditangani aparat penegak hukum.
“Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal penyadapan ilegal,” kata Dasco, dikutip dari laman DPR RI, Senin (9/11/2026).
Namun, Dasco mengaku tidak mengikuti langsung pertemuan di Hambalang. Karena itu, ia belum bisa memastikan apakah Prabowo memberikan instruksi atau perhatian khusus terhadap penanganan perkara penyadapan.
Keterangan Dasco menambah informasi mengenai pertemuan yang sebelumnya diumumkan Sekretariat Kabinet sebagai agenda silaturahmi dan pertukaran pandangan tentang berbagai persoalan, termasuk kondisi internal kepolisian.
Persoalan penyadapan sendiri telah menjadi perhatian pemerintah sejak awal November. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 4 November menyampaikan keprihatinan Presiden terhadap dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal terhadap komunikasi Kepala Negara serta sejumlah tokoh.
Pemerintah saat itu menegaskan bahwa penanganan perkara dilakukan melalui proses hukum yang berlaku.
Tito Ungkap Pembicaraan soal Kebocoran Negara
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan penjelasan tambahan setelah menghadiri rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Tito mengatakan Prabowo berbicara mengenai kondisi negara dalam pertemuan dengan para mantan Kapolri. Salah satu persoalan yang disinggung adalah kebocoran negara.
Ia tidak merinci bentuk kebocoran yang dimaksud maupun langkah tertentu yang dibicarakan untuk menanganinya.
Tito menjelaskan bahwa dirinya bersama sembilan mantan Kapolri lainnya menghadiri pertemuan atas undangan Presiden dan Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri).
Dalam kesempatan tersebut, para purnawirawan juga menyampaikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Umum PP Polri Bambang Hendarso Danuri menyampaikan komitmen organisasinya untuk mendukung penegakan hukum berdasarkan Pancasila dan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Dasco mengatakan Presiden turut membicarakan upaya menggerakkan perekonomian nasional dan meminta dukungan para mantan Kapolri terhadap agenda pemerintahan.
RUU Penyadapan Berpeluang Dibahas di DPR
Di tengah penanganan dugaan penyadapan ilegal, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan kembali menjadi perhatian DPR.
Dasco mengungkapkan bahwa sejumlah fraksi telah menyampaikan usulan secara informal agar pembahasan rancangan undang-undang tersebut dipercepat.
Usulan itu disampaikan sebelum DPR memasuki masa persidangan. Meski demikian, belum ada kepastian apakah pembahasannya akan langsung dimulai atau menjadi prioritas dalam agenda legislasi berikutnya.
Dasco mengatakan tindak lanjut terhadap usulan tersebut masih bergantung pada perkembangan dan pembahasan di internal DPR.
Baca Juga: Siapa yang Boleh Melakukan Penyadapan di Indonesia? Ini Aturan Hukumnya
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman juga menyampaikan keinginan mempercepat pembahasan RUU Penyadapan setelah pembahasan RUU Perampasan Aset selesai.
Habiburokhman menilai pengaturan penyadapan perlu memberikan perlindungan tidak hanya kepada pejabat negara, tetapi juga masyarakat secara umum.
Baca Juga: DPR Minta Komisi III Awasi Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo
