JAKARTA, BULATAN TIMES – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sekitar 1.430 hektare lahan masih belum padam akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia hingga Sabtu (7/11/2026) pukul 17.00 WIB.
Dalam pemantauan tersebut, BNPB mendeteksi 2.733 titik panas atau hotspot secara nasional. Dari jumlah itu, tercatat 928 firespot yang menjadi indikasi kebakaran dan masih memerlukan perhatian petugas.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyatakan luas area yang belum padam telah berkurang dibandingkan pencatatan 5 November.
Pada tanggal tersebut, BNPB mencatat 4.737 hotspot, 1.962 firespot, dan sekitar 5.191 hektare lahan yang masih memerlukan penanganan.
Meski luas kebakaran menurun, kondisi kekeringan belum sepenuhnya berakhir di sejumlah daerah. Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, masih menghadapi keterbatasan air bersih yang telah berlangsung sejak Juni 2026.
Karhutla di Kalimantan Tengah dan Papua Selatan Masih Ditangani
Papua Selatan mencatat jumlah hotspot tertinggi dalam pemantauan BNPB hingga 7 November, yakni 396 titik. Estimasi luas lahan yang belum padam di provinsi tersebut mencapai 362 hektare.
Sementara itu, Kalimantan Tengah mencatat 364 hotspot dengan 241 firespot. Luas area yang masih memerlukan pemadaman di provinsi ini diperkirakan mencapai 382 hektare.
Dengan demikian, jumlah hotspot terbanyak tidak selalu menunjukkan luas kebakaran terbesar. Hotspot merupakan indikator panas dari pemantauan satelit, sedangkan kondisi kebakaran di lapangan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
Selain Papua Selatan dan Kalimantan Tengah, BNPB memberikan perhatian terhadap karhutla di Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah.
Salah satu kejadian yang ditangani berada di Desa Bintangor Mukti, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.
Kebakaran yang terjadi pada Rabu (4/11/2026) tersebut berdampak pada lahan seluas sekitar 5,5 hektare.
BPBD Morowali Utara mengerahkan tim reaksi cepat untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan berkoordinasi dengan pemerintah desa. Mobil tangki air juga disiapkan untuk mendukung pemadaman serta pendinginan lahan.
Baca Juga: Hotspot Karhutla Turun 1.019 Titik, Pemerintah Tetap Waspada karena Sumsel Naik
Kekeringan di Klaten Berdampak pada 19.588 Warga
Di tengah penanganan karhutla, kekeringan masih menimbulkan kesulitan pemenuhan air bersih di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Berdasarkan laporan BNPB yang diperbarui pada 5 November 2026, kekeringan telah berdampak pada 19.588 jiwa atau 5.775 kepala keluarga.
Warga terdampak tersebar di 15 desa pada tujuh kecamatan. Kondisi tersebut berkaitan dengan musim kemarau berkepanjangan yang berlangsung sejak Juni 2026.
Untuk membantu masyarakat, BPBD Kabupaten Klaten kembali mendistribusikan air bersih pada Rabu (4/11/2026).
Bantuan yang disalurkan mencapai 35.000 liter air bersih bagi 537 kepala keluarga atau 1.314 jiwa.
Distribusi menjangkau Desa Bawak, Desa Burikan di Kecamatan Cawas, serta Desa Krakitan di Kecamatan Bayat.
Jumlah penerima distribusi tersebut merupakan warga yang dilayani pada kegiatan 4 November, bukan keseluruhan penduduk yang terdampak kekeringan di Kabupaten Klaten.
BNPB Ingatkan Ancaman Banjir dan Longsor
Memasuki peralihan menuju musim hujan, BNPB juga meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan banjir dan tanah longsor.
Perhatian diberikan terutama kepada wilayah yang sebelumnya terdampak kebakaran dan memiliki kerentanan terhadap perubahan kondisi air serta tanah.
Penurunan jumlah hotspot tidak otomatis berarti seluruh kebakaran telah padam. Area yang masih menyimpan bara api tetap memerlukan pemantauan dan pendinginan untuk mencegah kebakaran berulang.
Baca Juga: Karhutla Kalimantan dan Riau: Operasi Tanjung Puting Diperkuat, Taman Pekanbaru Ditutup
BNPB meminta masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar, menghindari pembakaran sampah di wilayah rawan karhutla, serta segera melaporkan temuan titik api kepada petugas berwenang.
Di daerah yang menghadapi kekeringan, penggunaan air bersih perlu diprioritaskan untuk kebutuhan dasar. Sementara itu, masyarakat di wilayah rawan banjir dan longsor diminta memperhatikan informasi cuaca, jalur evakuasi, dan petunjuk pemerintah daerah.
