BULATAN TIMES – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan normalisasi sungai di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk mencegah banjir susulan. Arahan itu disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026), di tengah pemulihan wilayah terdampak bencana.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan sedikitnya 41 banjir susulan terjadi di tiga provinsi tersebut sepanjang April-Oktober 2026. Menurut Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra itu, jalan dan jembatan yang sudah diperbaiki kembali terkena dampak banjir.
“Karena ini kalau sedimennya tinggi, ada hujan, kemudian dia akan keluar dari tanggul, banjir lagi,” kata Tito, dikutip dari laman Sekretariat Negara.
Baca Juga: Banjir Gayo Lues Bawa Kayu Gelondongan, 5 Rumah Hanyut dan 115 Rusak
Sebanyak 39 Sungai Belum Ditangani
Mengutip laman Badan Komunikasi Pemerintah, data Kementerian Pekerjaan Umum (PU) per 8 November 2026 menunjukkan sekitar 40 persen sungai terdampak sudah selesai dinormalisasi. Sebanyak 43 sungai masih dalam pengerjaan, sedangkan 39 lainnya belum ditangani.
Total 137 sungai terdampak tersebar di tiga provinsi dengan rincian penanganan sebagai berikut:
- Aceh: 31 sungai, dengan 15 selesai dinormalisasi, enam dalam pengerjaan, dan 10 belum ditangani.
- Sumatera Utara: 48 sungai, dengan 28 selesai dinormalisasi, enam dalam pengerjaan, dan 14 belum ditangani.
- Sumatera Barat: 58 sungai, dengan 12 selesai dinormalisasi, 31 dalam pengerjaan, dan 15 belum ditangani.
Pekerjaan juga mencakup 38 muara di tiga provinsi tersebut. Normalisasi tujuh muara telah selesai, 11 masih dikerjakan, dan 20 belum ditangani.
Tito menyebut luasnya wilayah terdampak menjadi tantangan dalam pemulihan. Sejumlah sungai yang memerlukan normalisasi memiliki panjang hingga puluhan kilometer sehingga pengerjaannya membutuhkan waktu.
Baca Juga: Banjir Aceh Barat Meluas, 43 Desa Terendam dan Jembatan Rusak
PU, Pemda, TNI, dan Polri Dilibatkan
Kementerian PU menjadi pelaksana utama percepatan normalisasi sungai. Pemerintah daerah didorong menggunakan anggaran yang telah diterima untuk membantu pengerjaan dan memperkuat tanggul. TNI dan Polri turut ditugaskan membersihkan sedimen serta membangun tanggul.
Pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan ekstrem di kawasan pemulihan. Dalam rapat yang sama, BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia memasuki puncak musim hujan pada Desember 2026 hingga Februari 2027.
Tito mempersilakan pemerintah daerah kembali menetapkan status tanggap darurat apabila bencana susulan berdampak luas. Menurutnya, langkah tersebut memungkinkan penggunaan anggaran dan penanganan kebutuhan masyarakat dilakukan lebih cepat.
