Bulatan Times – Menerima tanah atau bangunan sebagai warisan keluarga tidak selalu berarti harus membayar Pajak Penghasilan (PPh). Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan PPh atas pengalihan hak tanah dan bangunan karena warisan. Ahli waris dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Ketentuan ini menjadi kabar baik bagi masyarakat yang ingin mengurus balik nama sertifikat tanah atau bangunan peninggalan orang tua maupun keluarga. Dengan memahami prosedur yang berlaku, ahli waris dapat mengurus peralihan hak secara legal tanpa terbebani PPh Final atas pengalihan karena warisan.
Warisan Bukan Objek Pajak Penghasilan
Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa warisan bukan merupakan objek Pajak Penghasilan. Ketentuan ini merujuk pada Pasal 4 ayat (3) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Selain itu, PMK Nomor 81 Tahun 2024 Pasal 200 ayat (1) huruf d mengatur pengecualian kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh atas pengalihan tanah dan/atau bangunan karena warisan.
Namun, ahli waris tetap perlu mengajukan SKB PPh agar dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan tersebut. Dokumen ini menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses administrasi peralihan hak atas tanah dan bangunan.
Cara Mengurus SKB PPh Tanah Warisan
Kini, masyarakat dapat mengajukan SKB PPh secara daring melalui Coretax DJP. Ahli waris juga dapat menyampaikan permohonan secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar.
Berikut tahapan pengajuannya:
- Siapkan identitas ahli waris dan pewaris. Pastikan data kependudukan sesuai dengan dokumen pendukung.
- Buat Surat Pernyataan Pembagian Waris. Dokumen ini harus menjelaskan pembagian harta warisan sesuai kesepakatan para ahli waris.
- Lengkapi dokumen pendukung. Siapkan dokumen yang membuktikan hubungan pewaris dengan ahli waris serta identitas objek tanah atau bangunan.
- Ajukan permohonan SKB PPh. Gunakan NIK ahli waris sendiri yang telah terdaftar pada Coretax DJP.
- Tunggu verifikasi DJP. KPP akan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebelum menerbitkan SKB.
Apabila seluruh persyaratan telah lengkap, DJP akan menindaklanjuti permohonan dalam waktu tiga hari kerja setelah diterima KPP.
Jika terdapat beberapa ahli waris, salah satu ahli waris dapat mengajukan permohonan dengan melampirkan persetujuan bersama dari ahli waris lainnya sesuai ketentuan.
Perlu Diingat, BPHTB Tetap Berlaku
Masyarakat juga perlu memahami perbedaan PPh dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kedua jenis pajak tersebut memiliki ketentuan yang berbeda.
Pembebasan melalui SKB berlaku untuk PPh atas pengalihan hak tanah dan bangunan karena warisan. Sementara itu, BPHTB merupakan pajak daerah yang tetap dapat dikenakan atas perolehan hak karena warisan.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Meski demikian, pemerintah daerah dapat memberikan pembebasan atau keringanan BPHTB berdasarkan peraturan daerah masing-masing. Karena itu, ahli waris sebaiknya memeriksa ketentuan yang berlaku di daerah tempat tanah atau bangunan berada.
Manfaatkan Fasilitas Pajak Secara Tepat
Pemahaman mengenai pajak warisan membantu masyarakat menghindari kesalahan saat mengurus administrasi pertanahan. Ahli waris tidak perlu khawatir membayar PPh Final atas pengalihan karena warisan apabila memenuhi ketentuan dan memperoleh SKB PPh.
Namun, masyarakat tetap perlu memperhatikan kewajiban BPHTB serta melengkapi dokumen administrasi sebelum mengajukan balik nama sertifikat.
Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses situs resmi DJP melalui www.pajak.go.id, menggunakan layanan Coretax DJP, atau menghubungi Kring Pajak 1500200.
Dengan memahami prosedur dan ketentuan perpajakan, masyarakat dapat mengurus tanah dan bangunan warisan secara tertib, aman, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
